Kunjungi Lapas Karang Intan, KSP RI Didampingi Kakanwil Ditjenpas Kalsel
Karang Intan, Radarbanua,com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Kalimantan Selatan, Mulyadi, mendampingi kunjungan lapangan Tim Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia ke Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Selasa (1/7). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda verifikasi lapangan yang digelar KSP pada 1–3 Juli 2025 di wilayah Kalimantan Selatan.
Dalam kunjungan ini, KSP meninjau langsung sejumlah fasilitas dan program pembinaan yang dijalankan di Lapas Narkotika Karang Intan, mulai dari layanan kesehatan, dapur umum, hingga kegiatan asimilasi dan edukasi. Rombongan juga mengikuti kegiatan penebaran 5.000 benih ikan gabus, penanaman bibit jagung, serta panen telur ayam dari program kemandirian warga binaan.
“Kami terus berupaya membangun sistem pembinaan yang humanis, adaptif, dan produktif. Kunjungan ini menjadi dorongan moral bagi kami untuk meningkatkan profesionalisme, serta menciptakan pemasyarakatan yang bersih, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Mulyadi.
Rombongan KSP dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama, Muhammad Rullyandi, didampingi para tenaga ahli: Feri Kusuma, Mastiur Pharmata, Dina Rifqiana, dan Maria Chris Lievonne. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Lapas Karang Intan, Edi Mulyono, bersama jajaran, dengan penampilan tarian tradisional Baksa Kembang oleh pegawai Lapas.
Rullyandi mengapresiasi berbagai inisiatif pembinaan di dalam Lapas, terutama yang menyentuh aspek produktivitas dan keberlanjutan.
“Kami melihat Lapas Karang Intan telah menjalankan program pembinaan secara serius dan terukur. Lingkungannya bersih, kegiatannya terarah, dan suasananya positif. Ini bisa jadi contoh bagi Lapas lainnya,” kata Rullyandi.
Ia menambahkan, kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan langsung terhadap implementasi kebijakan Presiden di lapangan, khususnya terkait layanan publik dan keadilan restoratif.
“Kami ingin memastikan bahwa arahan Presiden untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pemasyarakatan yang berkeadilan benar-benar diterapkan di tingkat pelaksana,” tegasnya.
Mulyadi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan KSP, BNN, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, guna membangun sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan berkelanjutan.
